CITAX H1

Ditjen Pajak terus desak OJK buka data perbankan

KONTAN.CO.ID | 17 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih meminta Otoritas Jasa Keungan (OJK) agar mau membuka data nasabah perbankan. Alasan Ditjen Pajak, pembukaan data ini menerapkan ketentuan pertukaran informasi pajak antar negara yang akan berlaku pada akhir 2017. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan pembicaraan […]

CITAX H1

IMPLEMENTASI AEOI: Bakal Ada Payung Hukum Dari OJK

BISNIS.COM | 17 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Kendati masih menganut sistem kerahasian data nasabah perbankan, implementasi keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017 tetap akan bisa berjalan dengan mekanisme lain terkait akses data pada otoritas pajak. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan penerapan AEoI tersebut […]

CITAX H1

Penerimaan Pajak di Bawah Target, Percepatan Penyerapan Anggaran Bisa Terkendala

KOMPAS.COM | 16 SEPTEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS — Usaha pemerintah mempercepat penyerapan anggaran akan terkendala penerimaan pajak yang jauh di bawah target. Sampai dengan akhir tahun, penerimaan pajak diperkirakan meleset sekitar Rp 290 triliun dari target. Jika percepatan penyerapan anggaran dilakukan, utang akan membengkak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta, Rabu […]

CITAX H1

Ditjen Pajak Akui Kuwalahan Perangi Transfer Pricing

BISNIS.COM | 14 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas pajak mengaku masih kuwalahan memerangi praktik transfer pricing meskipun saat ini pemerintah tengah menarik arus masuk investasi langsung asing ke Tanah Air. M Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus – kanwil yang mencakup KPP Penanaman Modal Asing (PMA), KPP Badan dan Orang Asing, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa […]

CITAX H1

Lemahnya SDM Buat Penerimaan Pajak Menurun

METROTVNEWS.COM | 15 September 2015 Metrotvnews.com, Jakarta: Petugas pajak yang mengetahui model bisnis perusahaan masih sangat minim di Indonesia. Hal ini membuat sejumlah uang lari melalui skema transfer pricing. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation, Yustinus Prastowo, ketika ditemui dalam acara ‘Transfer Pricing In The Era Of Transparency‘ di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, […]

CITAX H1

Kenaikan Target Cukai Rokok Dinilai Bisa Merepotkan Negara

REPUBLIKA.CO.ID | 15 SEPTEMBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  — Melalui konferensi pers yang mengundang berbagai asosiasi Industri Hasil Tembakau (IHT), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta agar pemerintah meninjau ulang rencana untuk menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2016. Kenaikan cukai rokok dinilai akan memukul sektor IHT nasional. Target kenaikan cukai yang diperkirakan naik sebesar 23 […]

CITAX H1

Penghapusan PBB di 2016 Berlaku untuk Kalangan Tertentu

KOMPAS.COM | 14 SEPTEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS.com – Pada Februari 2015 silam Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mendukung rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi para pembeli hunian pertama yang saat ini sedang dimatangkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan. Tujuannya tak lain adalah untuk meringankan masyarakat kelas menengah dengan harga […]

CITAX H1

Target reinventing policy sulit tercapai

KONTAN.CO.ID | 11 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Empat bulan berlalu, penerapan penghapusan sanksi administrasi atau yang dikenal reinventing policy masih minim peminat. Bahkan realisasi penerimaan dari hasil kebijakan tersebut di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa (PMB) belum mencapai 10% dari target yang ditetapkan. Kepala KPP Jakarta Khusus M Hanif mengatakan, KPP Perusahaan Masuk Bursa menargetkan penerimaan […]

CITAX H1

Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Penghapusan BPHTB

  KOMPAS.COM | 10 SEPTEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS.COM – Rencana pemerintah menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mengurangi beban masyarakat, mendapat dukungan positif. Sementara penghapusan Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus dikaji ulang. Pengamat pajak, Yustinus Prastowo, kebijakan penghapusan PBB sangat tepat karena akan membantu meringankan beban, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat […]