CITAX

VIVA.CO.ID | 06 Juni 2016 VIVA.co.id – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di DPR terlalu berlarut-larut. Hal tersebut dinilainya makin menimbulkan ketidakpastian terhadap berbagai pihak. “Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan Ketua DPR. Ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni […]

BISNIS.COM | 06 Juni 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia. Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak. DI […]

LIPUTAN6.COM | 06 Juni 2016 Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak/tax amnesty masih berlangsung antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah menargetkan tax amnesty ini bisa diterapkan pada 1 Juli 2016, namun hingga saat ini masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih menjadi perdebatan. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan […]

CNNINDONESIA.COM | 06 Juni 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil alih kendali kebijakan amnesti pajak menyusul berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak di parlemen. CITA juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pembahasan RUU tersebut guna menghindari terjadinya politik transaksional dan risiko kecelakaan moral (moral […]

KATADATA.COM | 02 Juni 2016 “Yang diperiksa kelas menengah. Berani nggak periksa Ketua DPR Ade Komarudin atau Setya Novanto, itu kelas atas. Kalau dilakukan, orang-orang akan patuh bayar pajak.” Upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara yang mengandalkan setoran pajak, dapat memicu kekhawatiran para wajib pajak, khususnya pengusaha. Padahal, pengusaha tengah menghadapi kondisi lesunya perekonomian. Alhasil, hal […]

SINDONEWS.COM | 02 Juni 2016 JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dinilai belum memaksimalkan data konkrit wajib pajak. Menurutnya hal ini harus ini harus dikaji lebih dalam lagi untuk mensinkronisasi antara strategi dengan kepatuhan pajak dari wajib pajak itu sendiri. Dia menambahkan menurutnya jika data yang dimiliki kuat, maka keduanya bisa match. “Masih […]

REPUBLIKA.CO.ID | 30 Mei 2016 JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi XI DPR telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty pada tingkat panitia kerja (panja). Pembahasan ini diharapkan bisa rampung pada pertengahan Juni 2016. “Mudah-mudahan, urusan dengan DPR bisa selesai. Jadi, paling lambat pertengahan Juni ini,” ujar Menteri Keuangan Bambang […]

INILAHCOM | 30 Mei 2016 INILAHCOM, Jakarta – Terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pengamat perpajakan Darussalam mengingatkan, tarif tebusan antara deklarasi aset dan repatriasi modal, harus ada pembedaan yang signifikan. “Jadi yang memasukkan datanya atau yang melakukan repatriasi modal itu lebih rendah tebusannya daripada yang hanya sekadar deklarasi,” kata Darussalam melalui rilis kepada […]

NERACA.CO | 30 Mei 2016 Jakarta-Pemerintah meyakinkan kepada semua pihak bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan selesai pada Juni tahun ini. Sementara Menkeu Bambang PS Brodjonegoro tidak gentar menghadapi upaya penjegalan RUU tersebut oleh pihak asing. Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan RUU Tax Amnesty akan selesai pada Juni minggu kedua. “Kita […]