Jakarta. The government’s new regulation granting federal tax authorities greater access to individual financial account information will not disrupt status quo banking activities, an economist said on Wednesday (17/05). “The implementation of this regulation in lieu of law isn’t expected to disrupt the banking sector, as most banks in OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] […]
CITAX
Perppu AEoI, untuk nasabah asing atau domestik?
JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dalam draf yang diterima KONTAN, Selasa (16/5), aturan tersebut diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017. Dengan demikian, Ditjen Pajak Kemenkeu telah berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga […]
Pengusaha ke Ditjen Pajak: Kalau Sudah Bayar, Jangan Dikejar-kejar Lagi!
JAKARTA – Pemeriksaan wajib pajak (WP) yang tidak ikut amnesti pajak dan ikut amnesti pajak tetapi tidak melaporkan hartanya secara benar hendaknya diiringi ketentuan yang jelas. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani berharap, otoritas pajak […]
Kadin Minta Dirjen Pajak Tak Mengintai Lagi Peserta Tax Amnesty
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani, berharap Direktorat Jenderal Pajak tak mengintai kembali para peserta tax amnesty atau amnesti pajak untuk diperiksa. Menurut Rosan, tindakan itu tak adil lantaran sejak awal pemerintah berkomitmen tak akan menelisik pengusaha yang mengikuti amnesti pajak. “Kembali ke filosofi awalnya saja, yakni sebagai […]
Wajib Pajak yang Ikut "Tax Amnesty" Perlu Diperiksa?
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru terkait pemeriksaan wajib pajak pasca-pengampunan pajak atau tax amesty. Salah satu hal yang menjadi perbincangan adalah terkait subjek prioritas pemeriksaan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, sebaiknya pemeriksaan dilakukan tidak pandang bulu, baik yang ikut tax amnesty atau tidak. “Yang tidak ikut pengampunan […]
Babak Baru Usai Program Tax Amnesty
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap melakukan penegakkan hukum sesuai Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak pasca tax amnesty. Tujuannya untuk mengusut harta Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi maupun Badan yang tidak ikut program tax amnesty ataupun yang ikut tapi tidak melaporkan seluruh hartanya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan […]
Pemerintah Perlu Antisipasi Potensi Sengketa Pajak
JAKARTA – Pemerintah mesti memperhatikan batas waktu atau kadaluwarsa penetapan pajak. Sebab, jika tidak diatur secara jelas dan tegas, dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa pajak di kemudian hari. Berdasarkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, apabila di kemudian hari ditemukan data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atau dilaporkan dalam SPT […]
Penegakan Hukum Pasca “Tax Amnesty” Berpotensi Menimbulkan Sengketa
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemeriksaan pajak pasca berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyarankan agar ada penajaman aturan di dalam PP tersebut. Sebab ada potensi penegakan hukum pasca tax amnesty justru menimbulkan sengketa pajak. Misalnya dalam Pasal 18 UU […]
Penegakan Hukum Pasca "Tax Amnesty" Berpotensi Menimbulkan Sengketa
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemeriksaan pajak pasca berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyarankan agar ada penajaman aturan di dalam PP tersebut. Sebab ada potensi penegakan hukum pasca tax amnesty justru menimbulkan sengketa pajak. Misalnya dalam Pasal 18 UU […]
Buru Wajib Pajak, Aturan Harus Dipertegas
VIVA.co.id –Pemerintah mempertegas komitmennya dalam memburu wajib pajak setelah berakhirnya program amnesti pajak. Saat ini, Kementerian Keuangan bersama pemangku kepentingan lainnya tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah, dalam rangka mengejar potensi dari WP yang belum mengikuti, maupun yang tidak sepenuhnya melaporkan harta melalui fasilitas tersebut. Center for Indonesia Taxation Analysis menilai, ada beberapa aspek yang perlu diatur […]