Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih versi hitung cepat (quict count) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam janji politiknya memiliki program makan siang gratis. Program populis yan ditujukan bagi 80 juta penerima manfaat ini membutuhkan anggaran lebih dari Rp 400 triliun setahun. Belakangan ini sempat mencuat kabar bahwa program ini bakal didanai dan menyunat […]
Opini
Kooperasi Usai Pajak Minimum Global
Kooperasi Usai Pajak Minumum Global Oleh Fajry Akbar Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis Dalam pertemuan G7 di Cornwall, Britania Raya, Amerika Serikat (AS) menjadi kesepakatan atas pajak minimum global. Menteri Keuangan AS Janet Yellen, menyatakan kesepakatan ini akan menghentikan perang tarif ajak korporasi (race to-the-bottom). Selengkapnya dapat dibaca di Insight Kontan
Memulihkan Kepercayaan Publik terhadap DJP
Memulihkan Kepercayaan Publik terhadap DJP Oleh Fajry Akbar Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah bergerak cepat dengan mencopot jabatan RAT, kasus itu tak serta-merta bisa menguap begitu saja. Publik memang begitu menyoroti kasus tersebut. Mengingat RAT adalah petugas pajak. Terutama yang menjadi sorotan adalah harta kekayaan yang […]
Arti Penting Belanja Pajak
Oleh Yosephine Uliarta Kebijakan fiskal—yang dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kebijakan pajak— adalah salah satu instrumen kunci untuk memitigasi ketimpangan ekonomi. Ini tertuang secara eksplisit dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 10.4. Dari titik ini, kita patut merefleksikan bagaimana kebijakan pajak didesain untuk mencapai tujuan itu, utamanya di tengah pandemi Covid-19 yang membuat ketimpangan […]
Pro Kontra Pajak Pulsa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Oleh Annisa Delia Prasnama Shinta Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan diterbitkannya aturan perpajakan baru tentang pajak pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Peraturan ini dikeluarkan pada 22 Januari 2021 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan […]
Regulasi Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia
Oleh Alexander Kevin A. Pandemi Covid-19 sungguh memukul segala sendi kehidupan masyarakat di dunia, tidak terkecuali kita di Indonesia. Adanya upaya-upaya pencegahan penularan seperti menjaga jarak dan larangan berkumpul saja sudah mengubah cara hidup, yang otomatis mengganggu kehidupan sosial kita. Belum lagi dampak yang lebih dahsyat dalam sisi ekonomi, di mana ada begitu banyak kemunduran […]
Skema Baru Imbalan Bunga dalam UU Cipta Kerja
Oleh Yosephine Uliarta Beleid sapu jagat—julukan bagi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—kerap disebut menyapu ketentuan-ketentuan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha, tak terkecuali ketentuan di bidang perpajakan. Artikel ini akan mengupas satu bagian dari UU itu yang barangkali tak sering dibahas, namun penting untuk dipahami: pengaturan ulang imbalan bunga di bidang pajak. Imbalan bunga […]
Pajak Netflix CS dan Murka Trump
Oleh Yosephine Uliarta Rencana Presiden AS Donald Trump untuk menginvestigasi kebijakan pajak layanan digital di Indonesia sempat membuat kegaduhan. Negara-negara Uni Eropa, Inggris, dan delapan negara lainnya juga tak luput dari radar Trump. Tak jauh sebelum kabar itu terdengar, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengenakan PPN sebesar 10% atas impor layanan atau barang digital melalui sistem […]
Perppu 1/2020: Angin Segar di Tengah Pandemi
Perppu 1/2020: Angin Segar di Tengah Pandemi oleh Yustinus Prastowo Perppu No. 1 Tahun 2020 yang baru saja terbit, menurut saya sangat bagus. Cukup komprehensif, holistik, fokus, dan terukur. Perppu ini sangat jelas dan kuat menunjukkan respon cepat dan tepat atas situasi dan kondisi yang darurat dan luar biasa. Perppu ini, termasuk konferensi pers bersama […]
Omnibus Law dan Reformasi Pajak
Omnibus Law dan Reformasi Pajak Oleh Yustinus Prastowo (Dimuat di Harian Kompas, 4 Desember 2019) Hari-hari ini kita mengalami demam omnibus law. Maklum, cuaca tata kelola pemerintahan sedang mendung lantaran begitu banyak tumpang tindih regulasi dan kewenangan. Konsekuensinya roda pemerintahan tidak dapat berjalan efektif dan sebaliknya, birokrasi kerap dikeluhkan sebagai biang penghambat perekonomian dan investasi. […]