Artikel

Dukungan Setengah Hati untuk Berdikari Membantu Negeri

Dukungan Setengah Hati untuk Berdikari Membantu NegeriAnalisis Kebijakan Pajak pada Badan Sosial Ghafiqi Amhariputra Memaknai semangat Sumpah Pemuda saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan sosial, seperti banyak digandrungi oleh kaum muda masa kini. Mereka sangat suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Sosial atau bahkan mendirikan Badan Sosial […]

Artikel

Membayar Pajak sebagai Cara Berada Politikon Zoon

Membayar Pajak sebagai Cara Berada Politikon ZoonRemigius Taolin Masalah perpajakan di Indonesia masih selalu menjadi pekerjaan rumah. Pada 24 Juli 2019 lalu, dalam publikasi bertajuk “Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019”, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan […]

Artikel

Mencermati Wacana Pajak (Progresif) atas Tanah

Mencermati Wacana Pajak (Progresif) atas TanahMuchammad Chanif Chamdani Dalam beberapa waktu terakhir, wacana pajak progresif atas tanah kembali menguat seiring dengan pembicaraan tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertahanan). Dalam perkembangan terakhir, wacana tersebut batal dimasukkan dalam RUU Pertanahan karena dinilai memberatkan bagi pengusaha (properti) dan tidak dapat diatur melalui RUU Pertanahan, melainkan harus melalui regulasi […]

Artikel

Lolos Kriteria WP Berisiko Rendah, Pedagang Besar Farmasi dan Grup BUMN Dimudahkan Restitusi

Awal Mula Kebijakan Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan kebijakan pajak. Sejak agenda reformasi dicetuskan, satu per satu mulai dibenahi: administrasi, tumpang tindih aturan, disinsentif kebijakan, hingga peningkatan kualitas layanan. Salah satu regulasi yang diterbitkan untuk mempermudah pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) adalah Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian […]

Siaran Pers

Siaran Pers CITA “Omnibus Law: Patut Diapresiasi, Dapat Dipahami, tapi Reformasi Komprehensif Jangan Terhenti”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Siaran Pers, 4 September 2019“Omnibus Law: Patut Diapresiasi, Dapat Dipahami, tapi Reformasi Komprehensif Jangan Terhenti” Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan untuk mendorong perekonomian dan bisnis. Salah satu hal yang ditunggu publik adalah penurunan tarif PPh, yang menurut rencana akan diturunkan dari 25% menjadi 20% […]

Siaran Pers

Komentar Pers ”Tolak Wacana Tax Amnesty ‘Jilid 2’”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Komentar Pers”Tolak Wacana Tax Amnesty ‘Jilid 2’” Akhir-akhir ini berkembang wacana dan usulan tax amnesty “jilid 2”. Terhadap wacana ini, kami menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Kami tidak setuju dan menolak tegas wacana tax amnesty “jilid 2” sebagaimana beredar dan diwacanakan, oleh siapa pun. Hal ini jelas sangat tidak baik […]

Artikel

Rawamangun yang Bikin Tertegun (Catatan tentang AEO, Perdagangan, dan Birokrasi)

CITA, 31 Juli 2019 – “Pemungutan pajak yang baik tak sekadar adil dan tanpa korupsi, tetapi juga membuat semua orang bahagia.” – Aristides (5 SM) Jamak berlaku, obsesi reformasi adalah perbaikan administrasi karena sebagian besar permasalahan ada di sana. Harus diakui, di Indonesia yang wilayahnya begitu luas, jumlah penduduknya besar, struktur sosial-ekonominya kompleks, administrasi memegang […]

Artikel

Konsep Pemajakan atas Retained Earnings dan Berbagai Gejolaknya

demi mencegah tergerusnya penerimaan negara di satu sisi, dan keringanan bagi wajib pajak di sisi lain, opsi menurunkan tarif kiranya merupakan jalan yang moderat. CITA,25 Juli 2019 – Tepat setahun lalu, pasca penerbitan beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM terkait penurunan tarif PPh Final, beredar isu mengenai wacana pemajakan atas laba […]

Artikel

Komentar terkait Pergub DKI No. 38/2019 tentang Pembebasan PBB-P2

Terbitnya Peraturan Gubernur DKI Nomor 38 Tahun 2019 yang mengatur antara lain tentang pembebasan PBB atas rumah/rusunawa/rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 milyar memantik polemik. Polemik disebabkan pemahaman yang belum komprehensif dan cenderung parsial dan politis. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, kami berpendapat sebagai berikut. 1. Menurut kami polemik ini tidak perlu terjadi jika peraturan […]

Artikel

Otonomi DJP, Perlukah?

Wacana pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu kembali menghangat. Penyebabnya tentu kontestasi politik karena para kontestan Pemilu mengusung (lagi) ide ini. Mari sedikit kita kenang dan elaborasi. Untuk diketahui, ini bukan ide baru. Tahun 2014 Jokowi-JK mencantumkan pembentukan Badan Penerimaan Negara di dalam Nawacita. Saya, adalah pengusul dan pengusung ide ini, waktu itu bersama sahabat […]