Siaran Pers

Siaran Pers CITA “Omnibus Law: Patut Diapresiasi, Dapat Dipahami, tapi Reformasi Komprehensif Jangan Terhenti”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Siaran Pers, 4 September 2019“Omnibus Law: Patut Diapresiasi, Dapat Dipahami, tapi Reformasi Komprehensif Jangan Terhenti” Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan untuk mendorong perekonomian dan bisnis. Salah satu hal yang ditunggu publik adalah penurunan tarif PPh, yang menurut rencana akan diturunkan dari 25% menjadi 20% […]

Siaran Pers

Komentar Pers ”Tolak Wacana Tax Amnesty ‘Jilid 2’”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Komentar Pers”Tolak Wacana Tax Amnesty ‘Jilid 2’” Akhir-akhir ini berkembang wacana dan usulan tax amnesty “jilid 2”. Terhadap wacana ini, kami menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Kami tidak setuju dan menolak tegas wacana tax amnesty “jilid 2” sebagaimana beredar dan diwacanakan, oleh siapa pun. Hal ini jelas sangat tidak baik […]

Artikel

Rawamangun yang Bikin Tertegun (Catatan tentang AEO, Perdagangan, dan Birokrasi)

CITA, 31 Juli 2019 – “Pemungutan pajak yang baik tak sekadar adil dan tanpa korupsi, tetapi juga membuat semua orang bahagia.” – Aristides (5 SM) Jamak berlaku, obsesi reformasi adalah perbaikan administrasi karena sebagian besar permasalahan ada di sana. Harus diakui, di Indonesia yang wilayahnya begitu luas, jumlah penduduknya besar, struktur sosial-ekonominya kompleks, administrasi memegang […]

Artikel

Konsep Pemajakan atas Retained Earnings dan Berbagai Gejolaknya

demi mencegah tergerusnya penerimaan negara di satu sisi, dan keringanan bagi wajib pajak di sisi lain, opsi menurunkan tarif kiranya merupakan jalan yang moderat. CITA,25 Juli 2019 – Tepat setahun lalu, pasca penerbitan beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM terkait penurunan tarif PPh Final, beredar isu mengenai wacana pemajakan atas laba […]

Artikel

Komentar terkait Pergub DKI No. 38/2019 tentang Pembebasan PBB-P2

Terbitnya Peraturan Gubernur DKI Nomor 38 Tahun 2019 yang mengatur antara lain tentang pembebasan PBB atas rumah/rusunawa/rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 milyar memantik polemik. Polemik disebabkan pemahaman yang belum komprehensif dan cenderung parsial dan politis. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, kami berpendapat sebagai berikut. 1. Menurut kami polemik ini tidak perlu terjadi jika peraturan […]

Artikel

Otonomi DJP, Perlukah?

Wacana pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu kembali menghangat. Penyebabnya tentu kontestasi politik karena para kontestan Pemilu mengusung (lagi) ide ini. Mari sedikit kita kenang dan elaborasi. Untuk diketahui, ini bukan ide baru. Tahun 2014 Jokowi-JK mencantumkan pembentukan Badan Penerimaan Negara di dalam Nawacita. Saya, adalah pengusul dan pengusung ide ini, waktu itu bersama sahabat […]

Siaran Pers

Komentar Pers: Semudah Apakah Menurunkan Tarif Pajak?

Semudah Apakah Menurunkan Tarif Pajak?Komentar Pers, 23 Maret 2019 Kontestasi politik semakin hangat dengan pertukaran ide tentang penurunan tarif pajak. Pasangan Prabowo-Sandi mengusung tema pemangkasan tarif pajak, baik itu Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi maupun PPh UMKM, khususnya digital start up. Bahkan ada usulan sampingan seperti penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor dan PBB hunian pertama. Tak […]

Siaran Pers

Komentar Pers CITA: “MLA, Tonggak Menuju Transparansi Paripurna”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Komentar Pers, 5 Maret 2019“MLA, Tonggak Menuju Transparansi Paripurna” Sehubungan dengan penandatanganan MLA (Mutual Legal Asisstance) antara Indonesia dan Swiss yang baru saja ditandatangani, kami menyampaikan pendapat sebagai berikut. Mengapresiasi penandatanganan MLA ini sebagai sebuah langkah maju yang akan bermanfaat bagi kedua negara, terutama bagi Indonesia dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak […]

Siaran Pers

Siaran Pers CITax Talk “Wajib Pungut PPN: Adilkah?”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang tetap menjadi primadona penerimaan negara. Bahkan di negara maju yang tergabung di OECD, PPN semakin berperan penting. Hal ini terlihat dari kontribusi penerimaan PPN yang meningkat dari 12% di tahun 1965 menjadi 20% di tahun 2015. Di Indonesia, penerimaan PPN juga cukup dominan. Pada periode 2005-2011, rata-rata […]

Artikel

Urgensi Ekstensifikasi Cukai Kantong Plastik Guna Melindungi Kelestarian Lingkungan Hidup

Beberapa waktu terakhir masyarakat digegerkan dengan peristiwa matinya seekor Mamalia Paus berjenis Sperma (physeter macrochepalus) yang terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Utara. Bukan sekedar mamalia paus mati, tetapi di perut mamalia itu ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kilogram yang terdiri dari sampah gelas plastik, kantong plastik, botol plastik, dan jenis sampah plastik lainnya dengan jumlah […]