Related Articles
Redam Dampak Kenaikan Tarif PPN 12%, Pengamat: Jangan Salah Pilih Menteri Keuangan
Pemerintah berencana menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Adapun kenaikan tarif PPN menjadi 12% sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN sebagaimana telah diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan […]
Gugatan Inalum, Pemprov Sumut Tak Penuhi Ketentuan Formal
BISNIS.COM | 29 Juni 2016 Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah Provinsi Sumatra Utara diminta serius menghadapi gugatan PT Indonesia Asahan Alumunium (PT Inalum Persero) di Pengadilan Pajak. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta agar Pemprov Sumut serius menghadapi gugatan Inalum di Pengadilan Pajak. Menurutnya, pengadilan merupakan solusi untuk mengakhiri konflik pajak air permukaan (PAP) yang tak kunjung usai antara […]
Tiga Regulasi Bisnis Digital yang Masih Ditunggu
Memasuki masa transisi dari ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ke digital, pemerintah mulai merintis payung hukum. Namun, ada tiga aturan terkait e-commerce hingga fintech yang mamsih ditunggu dunia usaha. Pertama, regulasi terkait perdagangan online (e–commerce) mulai dari pajak hingga mekanisme impor barangnya. Untuk pajak, pemerintah sudah sejak tahun lalu berencana merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait e-commerce, yang hingga kini […]



