KONTAN.CO.ID | 11 JANUARI 2016
JAKARTA. Pemerintah akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk evaluasi, mengonsolidasikan, dan mengoordinasikan pencapaian penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak, di Kantor Pusat Direktorat (Ditjen) Pajak, Senin (11/1).
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pajak akan menjadi isu yang semakin penting dan sektor yang diandalkan oleh pemerintah. Menurutnya, perlu ada paradigma baru yang lebih jelas agar reformasi perpajakan, mulai dari kebijakan pajak, peraturan perpajakan, hingga administrasi perpajakan, dapat mendukung pencapaian target pemerintah 2014-2019.
“Tahun 2016 adalah momentum untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi fiskal yang tidak boleh disia-siakan dan diharapkan meningkatkan partisipasi publik yang semakin besar,” kata Prastowo dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut menurutnya, perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogianya menciptakan kepastian bagi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya mengenai isu penting.
Beberapa diantaranya, yakni transformasi kelembagaan (otonomi otoritas perpajakan); revisi UU Perpajakan, khususnya UU KUP dan UU PPh; pelaksanaan pengampunan pajak, tahun penegakan hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.
Selain itu, rapat tersebut juga diharapkan dapat menyentuh dimensi terdalam dan substansial yaitu evaluasi, koordinasi dan konsolidasi internal agar lebih solid, memiliki kesamaan visi, perumusan misi yang jelas, peneguhan kepemimpinan yang mengayomi dan bertanggung jawab, kepastian kebijakan kepegawaian dan remunerasi pegawai, dan penyusunan peta jalan kebijakan dan strategi 2016 yang baik.
Prastowo juga mengomentari polemik data penerimaan pajak 2015. Ia berharap agar semua pihak menahan diri untuk tidak memperkeruh situasi dan menghentikan penyebarluaskan informasi spekulatif yang tidak didukung data akurat dan pemahaman teknis-administratif yang memadai.
Sementara itu, Prastowo juga mengimbau agar semua pihak tidak melakukan politiaasi dan intrik terkait pemilihan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak definitif. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk Dirjen Pajak definitif agar pekerjaan Ditjen Pajak tahun ini dapat segera dimulai.
“Di lain pihak dituntut kebesaran hati segenap pejabat dan jajaran Ditjen Pajak untuk menerima apa pun keputusan yang diambil dan mendukung sepenuh hati agar Dirjen Pajak terpilih dapat bekerja dengan baik demi keberhasilan institusi,” ungkapnya.
